Pekanbaru,Riau,”- central publik. Com, Anggaran akhir semester tiga tahun, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mengungkapkan masih tersisa Rp...
Pekanbaru,Riau,”- central publik. Com, Anggaran akhir semester tiga tahun, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mengungkapkan masih tersisa Rp 1.200 Triliun belanja APBN yang menunggu dibelanjakan atau baru sekitar 61,6% pagu yang terserap per 30 September 2022.
Kondisi ini bukanlah sesuatu yang mengagetkan bahkan seakan sudah menjadi 'tradisi' tahunan menjelang tutup tahun anggaran.
Kinerja APBN di wilayah Riau pun membukukan prosentase yang tidak jauh, dimana realisasi belanja pada paruh waktu ketiga sebesar 69,6% dari pagu belanja sebesar 7,8 Triliun Rupiah.
Telah banyak analisis yang mengungkapkan faktor-faktor penyebab mengapa kesepakatan kesepakatan anggaran tersebut sering berulang dan tak sedikit yang memberikan rekomendasi langkah penyelesaiannya, namun faktanya realisasi belanja tahun ini masih lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai 65,70% dari pagu APBN yang notabene masih menonjol kuat oleh pandemi COVID-19.
Potret di atas menggambarkan bahwa PR para pengguna anggaran di sisa akhir tahun ini cukup berat.
Sangat diperlukan perhatian pihak serius yang terkait untuk menyelesaikan program dan kegiatan yang hasilnya sangat diantisipasi oleh rakyat.
Pos belanja barang dan modal belanja yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi sudah sepatutnya dieksekusi seefektif dan seefisien mungkin.
Menjadi kurang tepat bila kedua pos tersebut masih didominasi oleh pembayaran honor dan perjalanan dinas yang keluarannya kurang berdampak langsung kepada masyarakat.
Kesibukan di bulan Desember menjadi bertambah dengan mulai dilaksanakannya pencalonan DIPA Tahun 2023, yang menjadi garis start satuan kerja untuk mulai merancang dan merencanakan kegiatan untuk tahun berikutnya.
Tak jarang pada tahap ini masih terdapat tarik menarik terkait alokasi anggaran yang diterima, sehingga para pejabat yang berwenang perlu mengambil langkah koordinasi dan rapat intensif pengamanan lintas sektoral.
Alhasil sering ditemui pejabat yang berada tidak di tempat tugas sementara percepatan realisasi di akhir tahun membutuhkan kehadiran dan gerak manajemen dari pejabat yang memerintah.
Percepatan pengadaan barang/jasa di akhir tahun pun sering menghadapi permasalahan yang pelik.
Hotel-hotel sebagai tempat pertemuan rata-rata full-booked, pekerjaan fisik yang dikejar penyelesaiaannya pada akhir tahun pun sering terkendala cuaca ataupun rekanan yang tak mampu lagi merampungkannya (wanprestasi).
Demikian pula harga-harga mengalami kenaikan dibandingkan bulan-bulan lainnya karena tingginya permintaan menjelang liburan.
Sudah dipastikan bahwa pengeluaran negara di akhir tahun menjadi tidak efisien dan cenderung berisiko.
Kondisi di atas kerap disebut dengan demam Desember. Para ekonom menyepakati bahwa pengeluaran negara di akhir tahun memiliki pengembalian yang lebih rendah dibandingkan perekonomian pada bulan lain.
Pendekatan yang sering digunakan banyak negara seperti pendekatan preventif dan kuratif. Dalam pendekatan preventif, berbagai regulasi yang disusun mencakup mekanisme pengadaan barang dan jasa, mekanisme pembayaran serta mekanisme pelaporan dirasa sudah sangat mencukupi.
Dengan semakin berkembangnya era digitalisasi, telah diimplementasikan berbagai aplikasi terintegrasi yang memudahkan pengguna anggaran untuk memproses transaksi pengeluaran negara.
Bahkan dilengkapi pula dengan aplikasi monitoring yang dapat mengukur secara numerik kinerja grafis setiap saat (OM SPAN).
Sedangkan pendekatan kuratif berupa pemberian hadiah dan hukuman atas gerakan anggaran satker.
Dapat berbentuk pengurangan alokasi anggaran pada penguasa/Lembaga di tahun berikutnya.
Namun sistem sebaik-baiknya ataupun secanggihnya alat yang digunakan kembali lagi kepada manusianya.
Pria di belakang pistol.
Minimnya perencanaan dan komitmen (kepatuhan) terhadap ketentuan yang ditengarai menjadi akar permasalahan dari selalu berulangnya belanja di akhir tahun.
Dalam praktiknya kegiatan atau pekerjaan yang sudah direncanakan masih sulit untuk diselesaikan sesuai dengan masa yang sudah ditetapkan.
Perencanaan yang dibuat pun tidak tuntas, komprehensif dan mendetil. Kelemahan dalam sisi perencanaan pencairan dana (forecasting) akan berdampak menyeluruh pada realisasi anggaran.
Demikian pula literasi satuan kerja terhadap peraturan yang menjadi landasan implementasi masih perlu ditingkatkan lagi.
Cakupan ilmu keuangan negara yang sangat luas dan dinamis membutuhkan kompetensi pengetahuan yang mumpuni, tidak sekedar bekerja klerikal.
Tidak sedikit kasus hukum terkait penyelewengan APBN yang menjerat pejabat terkait dikarenakan ketidakpahaman terhadap prinsip keuangan negara yang semestinya.
Monitoring menurut Baumann (2019) juga memainkan peran yang sangat penting dalam mencegah pertengkaran belanja di akhir tahun.
Masih banyak pejabat yang mengambil kebijakan belum memanfaatkan aplikasi monitoring yang tersedia untuk memantau perangkat anggaran yang masih menjadi kewenangannya.
Padahal peran aplikasi tersebut sangat efektif dan membantu pengambil keputusan.
Tentunya siklus termasuk belanja di akhir tahun anggaran bisa diakhiri selama ada tekad dan sinergi yang kuat.
Kepatuhan pada regulasi dan sistem oleh SDM yang menjalankannya menjadi kunci untuk langkah perbaikan.
Penulis:
Ranu Fatah
Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Pekanbaru
Disclaimer : Tulisan ini merupakan opini/pendapat pribadi tidak mewakili institusi/organisasi.
COMMENTS