PEKANBARU-CENTRALPUBLIK.Com Gubernur Riau, Drs.H Syamsuar, MSi minta BP2MI di Jakarta atau BP3MI di daerah, untuk menyiapkan skil atau kea...
PEKANBARU-CENTRALPUBLIK.Com Gubernur Riau, Drs.H Syamsuar, MSi minta BP2MI di Jakarta atau BP3MI di daerah, untuk menyiapkan skil atau keahlian pekerja migran Indonesia, sebelum di kirim ke luar Negeri . Hal itu ditegaskan Syamsuar, saat membuka Rakortas Sosialisasi UU No 18/2017 BP2MI bersama Pemprov Riau dan Pemkab/ Pemko se Provinsi Riau, tentang PPMI perlindungan Pekerja Migram Indonesia, Selasa (02/08/2022) di Balai Serindit Pekabaru.
Acara ini dibuka langsung oleh Gubernur Riau Drs.H Syamsuar, MSi, dan sebagai Narsum dalam acara tersebut ada 4 narasumber yaitu Kementrian tenaga kerja, Kementrian Luar negeri, dari BP2MI, Juga dari Anggota DPD / MPR RI Dr.Hj.Misharti S. Ag. M. Si, serta di hadiri juga oleh Kadis PTSP Naker kuansing, Murdansyah,S.Sos,MM, Plt Kabid P3K2 Hevi Heri Antoni,S.Sos MSi, Asrizal,SE,MSi dan semua peserta dari 12 kabupaten atau kota.
Pada acara tersebut, dilakukan penandatangan MOU antara pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota bersama BP2MI.
"Rakortas Sosialisasi UU No 18/2017 , Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI ) bersama Pemrov Riau dan Kabupaten/ Kota se Provinsi Riau, ini bertujuan memberikan perlindungan dan penempatan maksimal pada pekerja migran Indonesia," Ujar Kepala BP2MI, Benny Rhamdan melalui Deputi Bidang Luar Negeri.
Menurut Deputi, BP3MI di daerah merupakan mitra utama BP2MI, dan untuk di ketahui 90 persen tenaga kerja migran illegal menyasar kaum wanita, ujar Deputi Luar Negeri BP2MI.
"Oleh sebab itu, melalui Rakortas ini, diharapkan terus peningkatan koordinasi lintas stakholders , untuk mengantisipasi terjadinya pengiriman pekerja migran ke luar negeri, sebagai perlindungan awal," tegasnya.
Di jelaskan juga, bahwa para pekerja migran Indonesia di luar negeri ada 9 juta orang, dan mereka ini merupakan pahlawan devisa , yang mampu menanggung 45 juta jiwa, di Indonesia. Dan menyumbang 153 T per tahun untuk Indonesia.
"Ini yang harus di lindungi oleh negara , dan harus di mulai dari BP3MI yang tersebar di daerah," ujar Benny diwaliki Deputi BP2MI Bidang Luar Negeri.
Lindungan pekerja migran kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan harus dipertegas untuk menyikat sindikat pengiriman TKI atau tenaga kerja migran illegal ke luar negeri, cetusnya dihadapan Forkopimda Riau yang hadir.
"Pihak BP2MI, sangat mengapresiasi peranserta Pemrov Riau yang sangat konsen membantu BP2MI. Apalagi Riau merupakan provinsi yang berada di perbatasan, dan rawan pengiriman TKI illegal," pungkasnya
Sementara Gubernur Riau , Syamsuar mengungkapkan, "jika Riau merupakan imbas pemulangan TKI illegal di Indonesia seperti Kota Dumai, Kami tak punya sarana untuk penampungan TKI yang jumlahnya ribuan , karena itu butuh sinergisitas semua element, cetusnya.
Oleh sebab itu, Syamsuar menegaskan jika mau kirim TKI , berikan dulu pelatihan dan skill yang baik, kata Gubernur. Agar mendapatkan pekerjaan yang layak , untuk TKI kita di luar negeri , imbuhnya .
"Karena itu, melalui Rakortas ini dihasilkan rumusan yang optimal, untuk melindungi pekerja migran kita, mulai dari daerah hingga pemerintah pusat, tutup Syamsuar.
Selain sambutan dari Gubernur dan dari BP2MI, Dr. Misharti S. Ag. M. Si. dari unsur DPD RI komite 3 yang juga dinobatkan sebagai salah satu nara sumber menjelaskan.
Bahwa UU 18 /2017 lahir dengan semangat bahwa pemerintah harus hadir utk memberikan perlindungan kepada seluruh Masyarakat Indonesia apakah yang sedang berada di Indonesia maupun di luar negeri, Dengan UU 18 / 2017 PMI ( pekerja Migran Indonesia ) bukan hanya diatur penempatannya saja melaunkan terkait perlindungan , humanis dan martabat.
"Saya sebagai anggota komite 3 DPD RI memberikan apresiasi kepada BP2MI pusat , BP3MI prop Riau dan pemerintah daerah baik itu prov maupun kabupaten atau kota yang dengan tindakan cepat melakukan MOU dalam penanganan dan perlindungan PMI mulai dari sebelum berangkat, saat bekerja sampai ke purna atau saat kembali ke tanah air, dan kami juga mendorong agar pemda menetapkan anggaran," Ucap Misharti. ( Herma )
COMMENTS