PEKANBABARU -Centralpublik. C om, Dua bulan terakhir Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) yang mendapatkan ...
PEKANBABARU -Centralpublik. Com,
Dua bulan terakhir Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) yang mendapatkan praktik bisnis retensi CPO ilegal di wilayah hukum Kota Dumai Provinsi Riau. Bahkan telah dilansir oleh beberapa media online, namun tampaknya para pelaku bisnis yang melanggar hukum tersebut tak bergeming, “Ada apa” sebut Sekjen DPP-SPKN, Romi Frans, kepada media ini, Jumat (31/3/2023) di Pekanbaru.
“Dari hasil observasi tim DPP SPKN beberapa pekan lalu, sangat miris memang, karena leluasanya para mafia CPO dan CPKO beroperasi tanpa rasa takut dengan hukum” ucap Romi Frans.
Romi Frans, aktivis yang selalu getol melayani kebijakan kebijakan pemerintah serta kegiatan pihak swasta menjelaskan, para pelaku bisnis haram di Dumai tidak akan berani menjalankan aksinya jika tidak di bekap oleh oknum oknum tertentu “itu pasti”, ucapnya.
Sebelumnya, melalui pesan WhatsApp nya, Kapolres Dumai Bapak AKBP Nurhadi Ismanto, SHSIK menyebutkan, kami sudah berupaya untuk melakukan penetiban, “kami bukan tutup mata”. Intuk itu kami juga memerlukan seperti orang orang seperti mas untuk bersuara lantang yang menyebutkan “Dibelakang para pelaku penyimpanan CPO tersebut siapa”, tutur Romi menjelaskan tulisan WhatsApp Kapolres Dumai.
Kapolres Dumai, AKBP Nurhadi Ismanto juga menghimbau
kepada perusahaan yang merasa dirugikan agar segera melapor ke Kepolisian untuk mendapatkan proses hukum pelaku-pelaku yang dianggap merugikan pemilik CPO tersebut. Serta meminta para perusahaan agar membantu menyampaikannya ke media. Jangan sampai ada penolakan masyarakat terkait kerja sama dengan sopir tangki yang diduga menggelapkan minyak CPO milik PKS, tulis Kapolres Dumai dalam pesan WhatsApp nya, Senin (12/3/2023) lalu, terang Romi Frans.
Dikatakan Romi, Negeri kita ini sepertinya sudah rusak, karena yang seharusnya para oknum aparat menjalankan kegiatannya sesua tupoksi dan UU, bukan menjadi beking para mafia CPO, ujarnya.
“Hingga hari ini, kami tetap mendapatkan informasi dari anggota kami di Dumai bahwa kegiatan CPO tersebut masih beroperasi walaupun sudah di sorot melalui beberapa media online sebelumnya, dan hari ini kami juga dapat informasi mafia yang di ketahui inisial (A) Stj dan An tetap beroperasi , bebernya.
Romi Frans menyebutkan, sebagaimama disampaikan Kapolres Dumai yang menyebut hasil limbah PKS yang dimanfaatkan pelaku usaha untuk diolah menjadi FAME atau FOME sebagai bahan bio diesel dan di jual.
Nah, apakah pengolahan dan pendistribusian ke masyarakat ada surat izin dari Dinas terkait. “Jika ada izin tentu kita dukung, tapi kalau ilegal lagi, ini malah menambah tindakan kejahatan lagi donk, ucap Romi Frans.
Hal ini justru menambah PR lagi kepada Kapolres Dumai. Jika benar limbah kerak CPO yang diambil dan diolah menjadi bio diesel dan dijual. Lantas surat izin Pengolahan limbah dan izin edarnya mana ? tanya Romi Frans.
Jika benar produk-produk turunan CPO, seperti minyak kotor hasil limbah PKS serta hasil shipping kapal atau membersihkan kapal tangker yang isinya kerak CPO yang dimanfaatkan pelaku usaha untuk diolah menjadi FAME atau POME, sebagai bahan bio diesel dan lain-lain dan dijual kepada masyatakat.
Yang menjadi pertanyaan besar bagi SPKN, apakah usaha tersebut sudah mengantongi izin?. Kalau tidak, lagi-lagi siapa di belakang mereka, tanya Romi Frans.
Romi Frans menambahkan, apa yang disampaikan Kapolres Dumai, terkait kerak CPO yang dimanfaatkan pelaku usaha untuk diolah menjadi FAME atau POME sebagai bahan bio diesel. “Tapi pantauan kami dilapangan, yang terjadi adalah, para Mafia itu melakukan pembakaraan dan mengolah CPO yang ditampung digudang lalu dipasarkan, tandas Romi Frans.
Menanggapi pengolahan kerak CPO menjadi FAME atau POME sebagai bahan bio diesel. Pakar lingkungan hidup, Dr Elviriadi SPi. Msi mengatakan, seharusnya pemko Dumai tanggap dengan informasi dari masyarakat. Jika memang ada pengolahan tersebut, dinas terkait turun kelokasi, cek perijinan dan amdalnya. Jika ada indikasi merusak lingkungan, pelaku usaha tersebut harus dihukum sesuai UU nomor 32 tahun 2009, terangnya.
Sesungguhnya jika usaha seperti ini ada, dengan catatatan memiliki legalitas dari pemerintah, dan tidak berdampak pada lingkungan tentu sangat baik dan menjadi inovasi. Jadi buat saja secara terbuka, urus perijinan nya “Jangan sembunyi sembunyi,” ucapnya.
Nah, dalam hal ini Pemko Dumai melalui aparatur terkait harus menindak lanjuti informasi dari masyarakat, lakukan penertipan. Jika ada unsur kriminal atau transaksi ilegal tentu menjadi ranah APH Dumai, sebut saja Dr Elviriadi.
sebelumnya, pengamat ekonomi yang juga Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Riau (Unri), DR, H, Edyanus Herman Halim, SE, MS mengatakan, sebaiknya aparat penegak hukum penelusuran informasi yang diberikan masyarakat agar tidak menimbulkan informasi yang simpang siur”.
“Jika memang ada distorsi pasar akibat adanya kebocoran dalam distribusi produk, maka harus dilakukan tindakan tegas untuk mencegahnya. Distorsi dalam sistem distribusi perdagangan dapat merusak mekanisme pasar dan efisiensi ekonomi secara makro. Termasuk berpengaruh terhadap produk-produk lain. Sehingga dapat mengganggu sistem perekonomian yang pada akhirnya dapat memperlambat upaya-upaya mensejahterakan rakyat,” sebut DR, H, Edyanus Herman Halim.
Sementara Anggota Komisi IV DPRD Riau, Sugeng Pranoto, S.SoS menyebutkan, untuk informasi informasi dari masyarakat sebaiknya dilaporkan ke APH. Nanti Polisi dan Kejaksaan berkolaborasi dengan Pertamina, (Yanti).
COMMENTS