Pekanbaru, centralpublik.com, Pemerintah Provinsi Riau terhitung tanggal 09 September 2024 hingga tanggal 15 Desember 2024 kembali member...
Pekanbaru, centralpublik.com,
Pemerintah Provinsi Riau terhitung tanggal 09 September 2024 hingga tanggal 15 Desember 2024 kembali memberlakukan Program Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor baik Roda 2 maupun Roda 4 atas keterlambatan membayar pajak oleh wajib pajak.
Kebijakan tersebut tertera didalam Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan/Pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan seterusnya serta Pembebasan Sanksi Administrasi.
Adapun dalam Peraturan Gubernur tersebut di Pasal 2 berbunyi :
1. Pengurangan sebesar 10 % (sepuluh persen) pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) penyerahan kedua dan seterusnya untuk kendaraan pembuatan sebelum tahun 2023 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Mutasi masuk ke daerah.
2. Pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen) atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) penyerahan kedua dan seterusnya untuk kendaraan pembuatan sebelum tahun 2023 bagi Wajib Pajak Badan Usaha yang melakukan mutasi masuk ke daerah.
3. Pembebasan atas Bea Balik Nama Kendaraan (BBN-KB) penyerahan kedua dan seterusnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan Usaha untuk Mutasi berlaku terhadap Wajib Pajak akibat perubahan kepemilikan dalam daerah.
Selanjutnya dalam pasal 3 yang berbunyi ketentuan mengenai :
1. Pembebasan sanksi administrasi PKB diberikan kepada wajib pajak yang tidak membayar sampai dengan berakhirnya masa pajak.
2. Dikecualikan dari pembebasan sanksi administrasi sebagai mana dimaksud ayat (1) untuk kendaraan mutasi keluar daerah.
3. Pembebasan sanksi administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) kepemilikan kedua dan seterusnya diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan Usaha untuk Mutasi berlaku terhadap wajib pajak akibat perubahan kepemilikan dalam daerah.
COMMENTS