Pekanbaru - centralpublik.com, Terkait beredarnya video Conferensi Pers KPK tentang seorang jurnalis Metro Tv yang bertanya tentang dugaan...
Pekanbaru - centralpublik.com,
Terkait beredarnya video Conferensi Pers KPK tentang seorang jurnalis Metro Tv yang bertanya tentang dugaan bertemunya mantan Pj Walikota, tersangka RM dengan pasangan calon Walikota terpilih sebelum hari penangkapan OTT KPK, Gubernur LSM LIRA Riau angkat bicara, Kamis (5/12/2024).
Ditemui dikantor sekretariatnya, Boma Harmen selaku Gubernur LSM LIRA, karena berdasarkan UU nomor 1 tahun 2023 tentang netralitas ASN, jadi kami mempertanyakan adanya pertemuan tersebut.
Seharusnya dan seyogyanya lanjut Boma, karena masih dalam tahap penghitungan suara, pejabat daerah untuk dapat menahan diri dan menghindari pertemuan dengan pasangan calon yang ikut kontestasi Pilkada sebelum KPU menetapkan hasilnya.
"Apalagi yang ditemui tersebut pasangan calon yang terpilih", tambah Boma.
"Jadi, dari pertanyaan rekan kita jurnalis Metro Tv tersebut, kami meminta kepada KPK, untuk dapat menelusurinya, mengingat selama tersangka RM menjadi Pj Walikota, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) nya, yaitu tersangka IPN menyampaikan dalam pemberitaan bahwa anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru defisit, dan dalam kasus ini terungkap adanya tambahan anggaran makan minum di Sekretaris Daerah tahun anggaran 2024 ini", pinta Boma yang juga ketua PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) Provinsi Riau.
"Dan juga kami meminta KPK memeriksa orang-orang atau pihak-pihak, baik langsung ataupun tidak langsung yang bersangkutan dengan kasus ini, selain dari 9 orang yang telah diamankan KPK dan juga terapkan undang-undang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), sehingga tahu kemana aliran dana tersebut serta totalnya, dan juga masyarakar Kota Pekanbaru tahu siapa saja orang-orang yang telah menikmati uang negara tersebut", tegas Boma.
Ditempat yang sama, Dewan Pakar Politik LSM LIRA Riau, Arif juga mempertanyakan serta heran atas dugaan pertemuan mantan Pj Walikota RM dengan pasangan calon yang terpilih sehari sebelum OTT tersebut.
Jadi kita meminta kepada KPK untuk bisa transparan terhadap kasus tersebut, sehingga masyarakat Riau, khususnya Kota Pekanbaru tau perkembangan dari kasus tersebut, sehingga terang benderang semuanya.
"Karena sebentar lagi, Kota Pekanbaru akan dipimpin oleh Walikota baru yang merupakan hasil dari Pilkada serentak 2024", terang Arif.(Tim Liputan)
COMMENTS