Menteri Komunikasi dan Digital Jamin Kelancaran Jaringan Selama Nataru

Raden Heru Jumat, 27 Desember 2024 | 08:38:44 WIB 190 Menteri Komunikasi dan Digital (Kominfo), Meutya Hafid. Jakarta – centralpublik...

Menteri Komunikasi dan Digital (Kominfo), Meutya Hafid.

Jakarta – centralpublik.com,

Menteri Komunikasi dan Digital (Kominfo), Meutya Hafid, memastikan bahwa layanan telekomunikasi akan tetap lancar selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Hal ini disampaikannya usai melakukan pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, di Jakarta.

"Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas kepada seluruh menteri untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal, termasuk di sektor telekomunikasi," ujar Meutya, dikutip Kamis (27/12).

"Kami berkomitmen untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat selama merayakan Natal dan Tahun Baru dengan menyediakan jaringan yang stabil dan aman," tambahnya.

Layanan Aduan Masyarakat Dibuka

Untuk memastikan keluhan masyarakat terkait gangguan jaringan dapat ditangani dengan cepat, Kementerian Kominfo telah membuka layanan aduan melalui media sosial @pmt.komdigi. "Kami siap menerima segala bentuk laporan dari masyarakat terkait masalah jaringan. Tim kami akan segera melakukan tindak lanjut," tegas Meutya.

Kolaborasi Kementerian

Meutya juga mengapresiasi kerja sama yang baik dengan Kementerian PANRB dalam memastikan kelancaran pelayanan publik selama Nataru. "Kolaborasi antar kementerian sangat penting untuk memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati liburan dengan nyaman," ujarnya.

Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2024 yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan publik selama periode liburan. "Surat edaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan dasar seperti kesehatan, transportasi, dan keamanan tetap berjalan dengan baik," kata Rini.

Rini juga menekankan pentingnya pengelolaan cuti pegawai yang efektif. "Instansi pemerintah harus mengatur jadwal cuti pegawai agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

(Mediacenter Riau/MC Riau)