JAKARTA -centralpublik.com, Belum lama ini KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap PJ.Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa,Sekd...
JAKARTA -centralpublik.com,
Belum lama ini KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap PJ.Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa,Sekda Kota Pekanbaru Indra Popmi Nasution dan Plt Kabag Umum Novin Karmila yang ketiganya sudah berstatus tersangka.
Kini mencuat lagi kasus dugaan korupsi terhadap pengadaan kendaraan dinas bermotor dan pengelolaan dana darurat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru APBD tahun 2022-2023.
Dengan hal ini kami meminta kepada KPK RI untuk tidak berhenti sebatas OTT diruang lingkup Pemda Kota Pekanbaru Provinsi Riau karena ada dugaan tindak pidana korupsi diruang lingkup dinas BPKAD kota Pekanbaru yang belum tersentuh.
Tak puas dengan aksi pertamanya pada tanggal 8 Januari di depan gedung merah putih KPK RI .Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Sumatra -Jakarta (IMPAS-J) dan Perkumpulan Pemimpin Media Independen (P2MI) kembali kerahkan kekuatan gelar aksi demo Senin (13/01/25) di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi.
Aksi demo jilid dua Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Sumatra -Jakarta (IMPAS-J ) dan P2MI ini menyampaikan tuntutan yang sama seperti yang dipaparkan pada aksi sebelumnya, diantaranya mendesak KPK RI untuk segera menyelidiki penggunaan anggaran APBD tahun 2022-2023 di dinas BPKAD Pekanbaru terkait paket swakelola.
Meminta KPK RI segera turun kelapangan dan menyelidiki terkait pengelolaan dana darurat tidak terduga senilai lebih kurang 19,9 Miliar dan paket modal belanja kendaraan dinas bermotor perorangan dengan jumlah total keseluruhan senilai Rp 20,9 Miliar.
Meminta KPK RI panggil dan periksa Kadis BPKAD Kota Pekanbaru serta unsur-unsur terkait Karena adanya dugaan proyek fiktif dan Mark-up anggaran yang terjadi di dinas BPKAD kota Pekanbaru Provinsi Riau.
Kami dari IMPAS-J dan Perkumpulan Pemimpin Media Independen (P2MI) juga menuntut agar kepala dinas BPKAD kota Pekanbaru dicopot dari jabatannya beserta semua yang terkait dengan kasus dugaan korupsi ini karena telah merugikan negara.
Kami akan terus melakukan aksi dan berjanji akan mengerahkan masa lebih besar lagi apabila kasus ini tidak segera di proses secara hukum.akan ada aksi jilid 3 di Kejaksaan Agung.”ujar Zuhri selaku korlap dalam penutupan aksi.
Terpisah, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pemimipin Media Independen (P2MI), Saipul Lubis, meminta dengan tegas kepada pihak KPK -RI untuk lebih tanggap merespon apa yang disampaikan oleh rekan-rekan dari Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Asal Sumatera-Jakarta(IMPAS-J) agar menyelidiki dan memanggil pihak terkait.
“Kami dari DPP P2MI mendukung penuh aksi ini sebagai bentuk perjuangan mahasiswa dan pemuda untuk menjaga integritas keuangan negara. Dugaan penyalahgunaan dana sebesar Rp 19,9 miliar dan Rp 20,9 miliar di Dinas BPKAD Kota Pekanbaru tidak boleh dibiarkan tanpa tindak lanjut. KPK harus segera memeriksa Kepala Dinas BPKAD dan pihak-pihak terkait untuk mengungkap apakah benar ada praktik korupsi, termasuk potensi mark-up atau proyek fiktif yang merugikan masyarakat,” ungkap Saipul Lubis.
Saipul juga menyoroti pentingnya peran KPK dalam merespons cepat laporan masyarakat, terutama dalam kasus yang telah menyita perhatian publik. Ia mengingatkan bahwa korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
“Kami meminta KPK bertindak cepat dan profesional. Jangan sampai kasus ini berlarut-larut tanpa kepastian. Ini adalah ujian bagi KPK untuk menunjukkan bahwa mereka tetap menjadi lembaga yang kredibel dan independen dalam pemberantasan korupsi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Saipul Lubis menegaskan bahwa P2MI akan terus mengawal perkembangan kasus ini bersama IMPAS-J. Ia juga mengajak elemen masyarakat lainnya, termasuk media, untuk bersatu dalam memerangi korupsi.
“Kita dukung apa yang dilakukan oleh rekan-rekan sesuai dengan program Presiden kita Bapak Prabowo Subianto untuk menghabis para koruptor. Ini adalah momentum penting bagi kita semua untuk menunjukkan bahwa masyarakat tidak akan diam terhadap perilaku koruptif. Jika perlu, kasus ini akan kami dorong hingga ke Kejaksaan Agung agar menjadi perhatian lebih luas,” tegasnya.(Tim)
COMMENTS