Centralpublik.com,Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang mengamati dinamika negara ini, pandangan kami sebagai Mahasiswa Fakultas H...
Centralpublik.com,Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang mengamati dinamika negara ini, pandangan kami sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru terhadap persinggungan antara hukum dan politik cenderung bercampur antara optimisme yang didasari oleh potensi reformasi dan skeptisisme yang lahir dari realitas praktik di lapangan.
Kami Gino, Nasir dan Moses setelah melakukan kajian dan riset secara mandiri meyakini bahwa fondasi hukum kita, yang berakar pada konstitusi, sudah kuat. Namun, implementasinya sering kali pincang akibat intervensi kekuasaan politik.
1. Dasar Hukum yang Mengikat
Kerangka berpikir kami didasari oleh landasan konstitusional yang jelas:
UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3): "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ini adalah prinsip fundamental yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dipegang oleh hukum, bukan oleh keinginan politisi atau elite tertentu.
UUD 1945 Pasal 24 Ayat (1): "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Pasal ini adalah jaminan eksplisit akan independensi yudikatif dari cabang eksekutif dan legislatif.
Dua pasal ini adalah kompas moral dan legal bagi arah negara ini.
2. Sisi Positif: Secercah Harapan dan Stabilitas
Terlepas dari tantangan, ada beberapa aspek positif yang patut diapresiasi:
Stabilitas Politik (Positif): Pasca-Pemilu 2024, Indonesia menunjukkan transisi kekuasaan yang relatif damai dan stabil. Konsolidasi politik yang terjadi, meskipun memakan waktu, berhasil menjaga roda pemerintahan tetap berjalan. Ini penting untuk kepercayaan investor dan pembangunan jangka panjang.
Partisipasi Masyarakat (Positif): Kesadaran hukum dan politik masyarakat semakin tinggi. Media sosial dan platform digital menjadi arena kritik yang sehat, menunjukkan bahwa warga negara tidak lagi pasif. Tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas semakin menguat, memaksa pemerintah dan penegak hukum untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.
Reformasi Birokrasi (Positif): Di beberapa kementerian dan lembaga, upaya digitalisasi dan penyederhanaan birokrasi mulai terlihat hasilnya, mengurangi celah untuk pungutan liar dan korupsi skala kecil.
3. Sisi Negatif: Intervensi dan Inkonsistensi
Di sinilah letak kekhawatiran utama kami dan banyak orang:
Erosi Independensi Hukum (Negatif): Sisi negatif paling mencolok adalah dugaan kuat intervensi politik terhadap proses hukum. Ketika lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Polri, atau bahkan Mahkamah Konstitusi tampak mengambil keputusan yang menguntungkan kelompok politik tertentu, prinsip "negara hukum" yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 terasa ternodai. Checks and balances sering kali terasa lemah di hadapan kekuasaan eksekutif.
Inkonsistensi Penegakan Hukum (Negatif): Hukum sering kali terasa "tajam ke bawah tapi tumpul ke atas". Kasus pencurian kecil oleh rakyat biasa diproses cepat, sementara kasus korupsi besar yang melibatkan elite politik berjalan lamban atau bahkan dihentikan. Ini menciptakan ketidakpercayaan publik yang masif terhadap sistem peradilan.
Oligarki dan Politik Uang (Negatif): Proses politik di Indonesia masih sangat mahal. Hal ini mendorong suburnya politik uang dan menguatnya pengaruh oligarki dalam penentuan kebijakan publik dan legislasi. UU yang dihasilkan di DPR sering kali dicurigai lebih melayani kepentingan pemodal daripada kepentingan rakyat, mencederai semangat demokrasi perwakilan.
- Penjabaran Eksplisit
Secara eksplisit, opini kami berakar pada keyakinan bahwa politik seharusnya menjadi sarana untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan, bukan sebaliknya.
Saat ini, kita berada di titik kritis di mana supremasi hukum sedang diuji oleh realitas kekuasaan. Stabilitas politik yang kita nikmati saat ini sangat berharga, tetapi jangan sampai stabilitas tersebut dicapai dengan mengorbankan prinsip-prinsip dasar keadilan dan independensi hukum.
Masyarakat menuntut agar pasal-pasal indah dalam UUD 1945 tidak hanya menjadi teks di atas kertas, tetapi menjelma menjadi realitas nyata di ruang sidang, di kantor polisi, dan di gedung parlemen. Masa depan Indonesia yang adil dan makmur hanya bisa terwujud jika komitmen terhadap "Negara Hukum" benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu.(SB)
COMMENTS